Peristiwa Perjuangan Pasca Proklamasi Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Peristiwa Pasca Proklamasi

Setelah Belanda mundur dan meninggalkan Indonesia, ada beberapa hal yang terjadi, yakni:

• Belanda menyingkir ke Australia.
• Belanda membentuk dua buah organisasi Sekutu, yakni AFNEI (Allied Forces of the Nederland East Indies)  dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration). yang menjadi tugas utama dari 2 organisasi tersebut ialah:

1. Menerima penyerahan oleh pasukan Jepang
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran
3. Melucuti dan mengumpulkan tentara Jepang untuk dipulangkan
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai
5. Menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang di depan pengadilan serikat

AFNEI dan NICA datang ke Indonesia memiliki tujuan untuk menguasai Indonesia kembali, namun pada dasarnya nasionalisme di Indonesia telah muncul dan tumbuh, sehingga sulit untuk dilakukan.

Penguasaan wilayah Indonesia bagian barat dilakukan oleh AFNEI (Allied Forces of the Nederland East Indies) atau Sekutu di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten yang berkedudukan di Singapura.

Pasukan AFNEI dibagi menjadi tiga divisi, yaitu:

• Divisi India ke-23, pimpinan Mayjen Hawthorn, bertugas di Jakarta dan Jawa Barat.
• Divisi India ke- 5, pimpinan Mayjen EC. Mansergh, bertugas di Jawa Timur.
• Divisi India ke-26, pimpinan Mayjen HM. Chambers, bertugas di Sumatera.

Karena AFNEI tidak sanggup mengontrol wilayah Indonesia yang begitu luas, maka tentara Australia (Komando Pasifik Barat Daya) diminta menguasai wilayah timur Indonesia di bawah pimpinan Letjen Albert Thomas Balmey yang diboncengi oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di bawah pimpinan Letjen Van Mook.

Gerakan yang dilakukan Sekutu dan NICA di Indonesia:

• 16 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Tanjung Priok.
• 30 September 1945, pasukan India (Gurkha) mendarat di Jakarta.
• 10 Oktober 1945, mendarat di Medan dan Padang.
• 20 Oktober 1945, mendarat di Semarang.
• 25 Oktober 1945, mendarat di Surabaya dan Palembang.

Perjuangan Fisik

• Pertempuran 5 Hari Semarang (15-20 Oktober 1945), pertempuran ini dilatarbelakangi oleh terbunuhnya seorang Dr. Karyadi yang sedang memeriksa air sungai yang diracuni oleh pasukan Sekutu dan kaburnya seorang tawanan Jepang.
• Pertempuran Surabaya (10 November 1945), pertempuran diprakarsai oleh kedatangan NICA dan AFNEI ke Surabaya yang bertujuan untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan interniran Sekutu yang dipimpin oleh Bridjen A.W.S. Mallaby, yang kemudian ditawan dan dibunuh pasukan Indonesia karena memperintahkan rakyat Indonesia khususnya Jawa Timur untuk menyerah yang disebar melalui pamflet-pamflet.
• Pertempuran Ambarawa (20 November-15 Desember 1945), pertempuran yang terjadi antara pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Jenderal Sudirman dengan Sekutu-Inggris dan NICA.
• Pertempuran Medan Area (Oktober 1945-April 1946), pertempuran yang terjadi di Medan, Sumatera Utara yang didatangi dan dikuasai Sekutu-Inggris dan NICA yang dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly sejak 9 Oktober 1945.
• Bandung Lautan Api (23-24 Maret 1946), sejak tanggal 17 Agustus 1945, NICA dan AFNEI menduduki Bandung bagian Utara dan meminta rakyat Bandung untuk mengosongkan kota sejauh 11 km dari Bandung bagian Selatan. Namun pada akhirnya kota Bandung Utara ditinggalkan dan kemudian dibakar agar tidak dapat digunakan oleh Sekutu.
• Pertempuran Margarana (20 November 1946), diprakarsai oleh datangnya tentara Belanda ke Bali pada 2-3 Maret 1946 yang memporak-porandakan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pada tanggal 18 November, pasukannya menyerang markas Belanda di kota Tabanan, dan kemudian pada 20 November, Belanda melawan balik pasukannya di desa Margarana dan terjadilah Perang Puputan yang menggugurkan seluruh pasukan I Gusti Ngurah Rai.

Perjuangan Diplomasi

• Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Kuningan, Cirebon pada tanggal 10-15 November 1946. Dari pihak Indonesia diutus seorang Sutan Sjahrir, dan dari pihak Belanda diutus Van Pool dan Schremerhord, dan dari pihak penengah (Inggris) diutus Lord Killearn.

Isi perundingan Linggarjati:

1. Belanda hanya mengakui Jawa, Madura dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia.
2. Belanda mengakui Indonesia sebagai serikat dengan nama RIS. 
3. Dibentuknya Uni Indo-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.

Namun, Belanda melakukan pelanggaran perjanjian ini dengan cara menyerang wilayah Indonesia melalui Agresi Militer Belanda I karena perbedaan penafsiran, sehingga Belanda menyerang daerah pertahanan Indonesia. Untuk menyelesaikan konflik, PBB membentuk Komisi Konsuler yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Cina, dan Australia, dan Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri atas Australia (pilihan Indonesia) dengan wakil Richard Kirby, Belgia (pilihan Belanda) dengan wakil Paul Van Zeeland, dan Amerika Serikat (pilihan keduanya) dengan wakil Dr. Frank Graham.

• Perundingan Renville

Perundingan Renville dilaksanakan di geladak kapal U.S.S. Renville milik AS pada 8 Desember 1947 – 17 Januari 1948. Dari pihak Indonesia diutus Amir Syarifudin, dan dari pihak Belanda diutus R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, dan dari pihak penengah adalah KTN.

Isi perundingan Renville:

1. Persetujuan gencatan senjata antara Belanda dengan Indonesia.
2. Menyelesaikan pertikaian secara damai melalui bantuan KTN.
3. Kedaulatan Indonesia sementara ada pada pihak Belanda, dan selanjutnya akan diserah pada Negara Indonesia Serikat, dimana:

• Di antara wilayah RI dan pendudukan Belanda dibuat garis batas daerah (demarkasi) yang disebut garis Van Mook.
• TNI ditarik dari kantong-kantong gerilya ke wilayah RI.

Akan tetapi, Belanda melakukan pelanggaran kembali, diperjanjian ini dengan menyerang kota Yogyakarta melalui Agresi Militer Belanda II serta melakukan penangkapan terhadap Presiden, Wakil presiden, Panglima tertinggi dan Menteri Pertahanan. Namun, sebelum ditawan Soekarno sempat mengirimkan radiogram kepada Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawinegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 19 Desember 1948.

PBB kemudian membentuk UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dengan pimpinan Merle Cohran untuk menyelesaikan masalah rumit yang dialami Indonesia-Belanda. Melalui politiknya, Belanda membuat negara-negara boneka di Indonesia melalui pembentukan negara-negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia. Tujuannya adalah agar dapat mengepung kedudukan pemerintahan RI atau mempersempit wilayah kekuasaan RI.

Negara	Waktu Berdiri	Wilayah	Wali Negara
Negara Indonesia Timur	24 Desember 1946	Sebelah timur selat Makassar dan selat Bali	Cokorda Gde Raka Sukawati
Negara Sumatera Timur	16 Februari 1947	Medan dan sekitarnya	Dr. Mansur
Negara Sumatera Selatan	30 Agustus 1948	Palembang dan sekitarnya	Abdul Malik
Negara Jawa Timur	26 November 1948	Jawa Timur dan sekitarnya	R.T. Kusumonegoro
Negara Pasundan	26 Februari 1948	Jawa Barat, Priangan dan sekitarnya	R.A.A. Wiranatakusumah
Negara Madura	16 Januari 1948	Madura dan sekitarnya	Cakraningrat
Daerah-daerah otonom	1946-1949	Kalimantan, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, dll.	Sultan Hamid II

• Perundingan Roem-Royen

Perundingan Roem-Royen merupakan perundingan yang dibuat setelah Serangan Umum 1 Maret 1949 I Yogyakarta. Perundingan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai Konferensi Meja Bundar untuk penghentian perang. Dari pihak Indonesia diutus M. Roem, dari pihak Belanda diutus Van Royen, dan dari pihak penengah adalah UNCI.

Isi perundingan Roem-Royen:

1. Pengembalian pemerintahanan Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan tanggal 24 Juni 1949.
2. Perintah untuk menghentikan perang gerilya.
3. Konferensi Meja Bundar akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda.

• Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi meja bundar atau yang biasa disebut KMB merupakan sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 di kota Den Haag.

Isi KMB:

1. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai RIS.
2. Hutang-hutang Hindia Belanda sejak 1942 dipikul RIS.
3. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberi hak konsesi and izin baru untuk perusahaan Belanda.
4. Status Karesidenan Irian Barat dibicarakan setahun kemudian.