Rangkuman Sejarah Pada Saat Masa Orde Lama

Demokrasi Liberal

Source Image : Wikipedia.org

Setelah dilaksanakannya suatu Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, dari RIS (Republik Indonesia Serikat) menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dikarenakan bentuk negara federasi atau serikat tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Konstitusi yang berlaku saat itu adalah UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal (1950-1959) dengan sistem parlementer dan kepala pemerintahan Perdana Menteri yang terdapat dalam kabinet serta pembentukan badan penyusun Undang-Undang, yaitu konstituante.

Kabinet yang pernah terbentuk dimasa Demokrasi Liberal:

1. Kabinet Natsir (6 Sep 1950 - 21 Mar 1951), didukung oleh Partai Masyumi.

Program pokok yang dilakukan kabinet ini:

• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
• Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan
• Menyempurnakan organisasi angkatan perang
• Mengembangkan dan memperkuat perekonomian
• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952), didukung oleh Masyumi dan PNI. Program yang dilakukan kabinet ini mirip dengan kabinet Natsir, dengan sedikit perubahan pada skala prioritas.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953), didukung oleh Masyumi, PNI dan PSI.

Program pokok yang dilakukan kabinet ini:

• Mempersiapkan pelaksanaan Pemilu.
• Meningkatkan kemakmuran rakyat
• Menciptakan keamanan negara
• Perjuangan pengembalian Irian Barat
• Melaksanakan politik bebas-aktif.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I/Ali-Wongso (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955), didukung oleh PNI dan NU.

Program pokok yang dilakukan kabinet ini:

• Meningkatkan keamanan dan kemakmuran, dan segera melaksanakan Pemilu.
• Pembebasan Irian Barat secepatnya
• Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB
• Penyelesaian pertikaian politik.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956), didukung oleh Masyumi.

Program yang berhasil dilakukan:

• Terselenggaranya Pemilu 1955 pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.
• Penyelesaian masalah tanggal 27 Juni 1955 yang menjadi kegagalan kabinet Ali dengan mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD.
• Pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 14 Maret 1957), didukung oleh PNI, Masyumi dan NU. Kabinet ini adalah hasil dari Pemilu 1955.

Program pokok yang dilakukan kabinet ini:

• Pembatalan KMB.
• Perjuangan mengembalikan Irian Barat kepangkuan Indonesia.
• Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian.
• Dilaksanakannya keputusan Konferensi Asia-Afrika.

7. Kabinet Karya/Juanda (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955), dibentuk pada saat negara dalam situasi memprihatinkan, dan tidak berdasar atas dukungan dari parlemen, melainkan keahlian.

Program pokok yang dilakukan kabinet ini (Pancakarya):

• Membentuk Dewan Nasional.
• Normalisasi keadaan republik.
• Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.
• Memperjuangkan Irian Barat.
• Mempercepat proses pembangunan.

Kebaikan Dan Keburukan Demokrasi Liberal

Segi positif dari penggunaan sistem Demokrasi Liberal:

• Terselenggaranya pemilu pertama, yaitu Pemilu 1955 yang merupakan pemilu paling bersih yang pernah terjadi.
• Terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung, yang isinya adalah memperjuangkan Irian Barat agar menjadi bagian dari wilayah Indonesia.

Segi negatif dari penggunaan sistem Demokrasi Liberal:

• Instabilitas politik negara, karena kabinet yang terus menerus mengalami perubahan.
• Munculnya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia:
• Pemberontakan PKI Madiun 1948, dilatar belakangi:
• Keinginan mendirikan negara bercorak komunis oleh PKI
• Runtuhnya Amir Syarifudin sebagai perdana menteri yang digantikan M. Hattayang melakukan dua kebijakan, yaitu melanjutkan perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara. 

Bersama Musso dari komunis internasional, kekuatan disusun oleh Amir Syarifudin melalui Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk melakukan pemberontakan merebut pimpinan negara Republik Indonesia ketangan komunis.

• Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), terjadi di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh, dilatar belakangi:
• Berlanjutnya perjanjian Renville
• Penolakan SM Kartosuwiryo dan pengikutnya untuk mengosongkan daerah-daerah gerilya di Jawa Barat yang merupakan implikasi dari perjanjian Renville.

Penolakan tersebut berlanjut dengan upaya Kartosuwiryo dan para pengikutnya (Laskar Hizbullah dan Sabilillah) mendirikan sebuah Negara Islam Indonesia (7 Agustus 1949).

• Gerakan PRRI, muncul disaat keadaan politik sedang tidak stabil sehingga menimbulkan hubungan tidak mesra antara pemerintah pusat dan berbagai macam daerah, dan pada akhirnya muncul suatu gerakan untuk membentuk ‘Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia’.
• Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), yaitu gerakan bentukan PRRI yang melakukan aksi pemberontakan dari berbagai daerah terhadap pemerintahan pusat.

Akhir Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal berakhir karena berbagai macam hal, diantaranya adalah kegagalan konstituante menyusun UUD baru, dan keadaan negara dalam keadaan darurat.

Pada 21 Februari 1957, Soekarno memanggil semua pejabat sipil, militer dan pimpinan parpol untuk melakukan pertemuan di Istana Merdeka untuk mengajukan konsepsi:

• Dibentuknya Kabinet Gotong-Royong yang terdiri atas wakil semua partai dan golongan fungsional.
• Dibentuk Dewan Nasional (Pertimbangan Agung) yang memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.
• Diubahnya sistem Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin.

Konsepsi ini diterima oleh sebagian besar anggota, namun selalu tidak memenuhi kuorum karena anggota yang hadir selalu kurang dari duapertiga, sehingga menimbulkan gejolak politik yang berkelanjutan. Pada saat negara dalam keadaan darurat, akhirnya Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Isi dari Dekrit Presiden:

• Pembubaran konstituante.
• Tidak berlakunya UUDS 1950 dan kembali berlakunya UUD 1945.
• Pembentukan MPRS dan DPAS.

Pengeluaran Dekrit Presiden diterima dan didukung oleh rakyat Indonesia. KSAD langsung mengeluarkan perintah harian kepada anggota TNI untuk mengamankan Dekrit Presiden. Mahkamah Agung juga membenarkan keberadaan Dekrit Presdien. DPR hasil pemilu 1955 pun juga menyatakan kesediaannya dalam menjalankan UUD 1945.

Namun, pada akhirnya UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, karena hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.

Baca Juga :

• Peristiwa Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
• Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
• Metodologi dan Sumber Sejarah

Demokrasi Terpimpin

Setelah dirasa bentuk Demokrasi Liberal tidak cocok di Indonesia dan telah dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka digunakanlah sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan system presidensial dengan kepala pemerintahan presiden.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan konstitusi UUD 1945, diantaranya:

• Penyimpangan Pancasila sila ke-4
• Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Pembubaran DPR hasil pemilu karena ditolaknya RAPBN buatan Soekarno, menjadi DPR Gotong Royong (DPR-GR) dengan anggota PNI, NU, dan PKI.
• Pembentukan MPRS tanpa melalui pemilu.
• Kedudukan presiden ada di atas MPR, DPR dan DPA.
• Pidato presiden atau Manifesto Politik Republik Indonesia dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang memiliki inti: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
• Masuknya pengaruh PKI ke Indonesia bahkan kedalam pemerintahan.
• Penghapusan partai-partai politik massal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
• Dwifungsi ABRI (ABRI terdiri dari TNI dan Polri).

Penyimpangan juga terjadi dalam politik luar negeri yang bersifat bebas-aktif menjadi satu poros:

• Dibentuknya poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang sebagai gerakan anti kolonialisme dan imperialisme yang merupakan negara-negara komunis, sehingga mempersempit diplomasi Indonesia di forum internasional.
• Indonesia keluar dari PBB.
• Politik konfrontasi berupa politik mercusuar yang diarahkan ke negara kapitalis, yaitu melalui pandangan tentang NEFO (New Emerging Forces) atau kekuatan baru yang menggeser kekuatan lama negara-negara kapitalis, imperialis dan neo-kolonialis yaitu OLDEFO (Old Establishment Forces). Hal ini diwujudkan dengan dibangunnya dua proyek besar, yaitu Ganefo (Gelora Bung Karno) dan Conefo (gedung DPR/MPR).
• Dibentuknya Dwikora yang merupakan konfrontasi terhadap Malaysia yang ikut campur terhadap pembentukan negara federasi Malaysia.
• Dibentuknya Trikora yang merupakan perebutan wilayah Irian Barat secara paksa melalui perang.

Pembebasan Irian Barat

Pembebasan Irian Barat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya ialah:

Melalui perjuangan diplomasi

• Perundingan dengan Belanda (1950), berisi tentang penarikan Irian Barat dari Belanda ke tangan RIS. Namun usaha ini gagal dilakukan.
• Membicarakan melalui PBB (1953), usaha ini juga gagal dilakukan karena suara yang didapat tidak mencapai duapertiga suara.
• Konfrontasi ekonomi (1957), diantaranya melakukan nasionalisasi produk Belanda, pelarangan penerbitan buku berbahasa Belanda, pelarangan penerbangan dengan maskapai Belanda (KLM), dan mogok karyawan perusahan-perusahan miliki Belanda.

Melalui perjuangan fisik

• Perjuangan melalui Trikora (1961), yang berisi:
• Pengibaran bendera Merah Putih di Irian Barat
• Gagalkan pembentukan negara Papua oleh Belanda
• Persiapan mobilisasi umum atau perang.
• Operasi militer (1962), yang dilakukan dalam tiga tahapan:
• Infiltrasi atau penyusupan ke daerah Irian Barat dengan menggunakan kapal selam.
• Eksploitasi atau penyerangan secara terbuka.
• Konsolidasi atau pendudukan pasukan Republik Indonesia di daerah Irian Barat.

Pada operasi militer ini, gugur Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno di Laut Arafuru. Pada akhirnya, konflik yang terjadi antara Indonesia-Belanda diselesaikan melalui:

• Rencana Bunker (1962), Irian Barat diserahkan melalui PBB dengan badan UNTEA dan perjanjian New York.
• Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat (1963), dilakukan referendum yang hasil akhirnya adalah Irian Barat memilih jatuh ketangan Indonesia.

Akhir Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin berakhir dengan munculnya Peristiwa G30S/PKI.

Menjelang G30S/PKI, PKI telah beberapa kali melakukan pertemuan rahasia mengenai penyerangan G30S/PKI secara fisik dengan militer yang akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang merupakan Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa.

Pada dini hari 1 Oktober1965, seluruh anggota gerakan mulai bergerak dan melakukan pembunuhan terhadap 7 orang penting, 6 orang perwira tinggi dan1 orang perwira pertama Angkatan Darat. Ketujuh orang tersebut dibawa ke Lubang Buaya dan dimasukkan ke dalam sumur tua lalu ditimbun sampah dan tanah. Ketujuh korban tersebut adalah:

1. Letjen Ahmad Yani
2. Mayjen R. Soeprapto
3. Mayjen Haryono Mas Tirtodarmo
4. Mayjen Suwondo Parman
5. Brigjen Donald Izacus Panjaitan
6. Brigjen Soetojo Siswomihargo
7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean

Pada1 Oktober 1965, segera dilakukan penumpasan G30S/PKI di sekitar Medan Merdeka dan Lanud Halim Perdana Kusuma yang merupakan markas PKI saat itu. Selain itu, kantor RRI juga berhasil direbut kembali oleh RPKAD dan setelah itu muncul berita bahwa akan terjadi perebutan kekuasaan (coup) yang selanjutnya menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya terjadi berbagai penumpasan G30S/PKI di berbagai daerah di Indonesia.

Peristiwa G30S/PKI menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan sarana public, kenaikan harga-harga, inflasi dan devaluasi rupiah.

Pada 10 Januari 1966, muncul demonstran dari berbagai pihak yang mengajukan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat yang meliputi:

1. Bubarkan PKI
2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur PKI
3. Penurunan harga-harga dan perbaikan ekonomi

Aksi Tritura mencuat di berbagai penjuru Indonesia sampai akhirnya keluar Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditanda tangani Soekarno, yang berisi perintah kepada Letjen Soeharto atas nama presiden untuk mengambil tindakan agar terjaminnya keaman dan ketertiban serta kestabilan pemerintahan dan jalannya revolusi.